Kali ini saya ingin memberikan soal dan jawaban untuk para siswa siswi SMK
Berikut Contoh Soal dan Jawaban Sejarah Indonesia
1. Tahukah
kaliyan bahwa sesudah 40 tahun lamanya, baru pertama kali peringatan Hari
Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, diselenggarakan pada tahun 1948. Awalnya,
peringatan tersebut merupakan anjuran Bung Karno agar pemerintah
menyelenggarakannya secara besar-besaran. Untuk itu, yang diangkat sebagai
ketua panitia peringatan adalah
A.
Ki Hajar Dewantara
B. Ir. Sokarno
C. Drs. Moh Hatta
D. Syarifudin Prawira Negara
E. Amir Syarifudin
2. Awal
tahun 1948, Muso baru kembali dari Moskwa dengan menawarkan doktrin “Jalan
Baru” sebagai strategi perjuangan bangsa yang berbeda dari strategi yang
dijalankan pemerintah Soekarno-Hatta. Doktrin Muso ini mempengaruhi kubu Amir
Syarifuddin dengan membentuk…
A.
Front Demokrasi Rakyat (FDR)
B. Badan Keamanan Rakyat (BKR)
C. Partai Nasional Indonesia
(PNI)
D. Partai Komunis Indonesia
(PKI)
E. Pemerintah Darurat Republik
Indonesia (PDRI)
3. Hubungan
antara FDR dengan kubu nasionalis dan Islam pun kian meruncing. Pertikaian
ideologi yang tajam tersebut berakhir pada pecahnya pemberontakan PKI di Madiun
pada 18 September 1948. Selain itu, akibat perundingan Renville, sebanyak
35.000 anggota TNI juga dipaksa untuk meninggalkan wilayah yang diklaim Belanda
menuju daerah Republik Indonesia yang beribu kota di…
A.
Yogyakarta
B. Semarang
C. Jakarta
D. Medan
E. surabaya
4.
Tiga
bulan setelahnya, Belanda melancarkan agresi militer dengan menduduki ibu kota Yogyakarta
pada 19 Desember 1948. Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pejabat
tinggi negara ditangkap dan diasingkan ke…
A.
Bangka
B. Bengkulu
C. Banda
D. Medan
E. Ambon
5.
Meski
demikian Presiden dan Wakil Presiden ditangkap oleh belanda dan diasingkan jauh dari ibu kota RI, namun
demikian Presiden Seokarno masih sempat memberikan mandate agar segera dibentuk
pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat, dan yang diberikan
mandate sebagai ketua pemerintah tersebut adalah
A.
Syafrudin Prawiranegara
B. Soedarsono dan LN. Palar
C. Sultan Hamengkubuwono IX
D. Colonel A.H. Nasution
E. Panglima Besar Soedirman
6.
Peristiwa
konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest)
antara lain , kecuali
A.
APRA, RMS dan Andi Aziz
B. APRA, RMS dan BFO
C. PRRI, APRA dan RMS
D. APRA, RMS dan PKI
E. APRA, PKI dan Andi AZIZ
7. Berikut
ini yang termasuk Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem
pemerintahan, kecuali
A.
BFO, PRRI dan Permesta.
B. BFO, PRRI dan APRA
C. PRRI, BFO dan RMS
D. PRRI, BFO dan PKI
E. BFO, PRRI dan FOR
8.
Pada
awal September 1948 pimpinan PKI dipegang Muso. Ia membawa PKI ke dalam
pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September
1948 (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012). Mengapa PKI memberontak? Alasan
utamanya tentu bersifat ideologis, dimana mereka memiliki cita-cita ingin
menjadikan Indonesia sebagai…
A.
Negara komunis.
B. Negara Nasionalis
C. Negara Islam
D. Negara Federal
E. Negara Persemakmuran
9.
Pemerintah
Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan PKI, untuk meredam gerak
ofensif PKI. Namun kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada
pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata
yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya
kemudian memusatkan diri di Madiun. kemudian pada tanggal 18 September 1948 PKI
memproklamirkan Republik Soviet Indonesia dibawah pimpinan…
A.
Muso
B. Tan Malaka
C. Amir Syarifudin
D. Syarifudin Prawiranegara
E. sudarsono
10.
Cikal
bakal pemberontakan DI/TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula
dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh salah seorang tokoh Partai
Serikat Islam Indonesia(PSSI). Dengan adanya perjanjian Renville dapat membuka
peluang untuk lebih mendapatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan Negara islam
di bawah pimpinan
A.
S.M. Kartosuwiryo
B. Muso
C. Tan Malaka
D. Amir Syarifudin
E. Syarifudin Prawiranegara
11.
Operasi
terpadu “Pagar Betis” digelar, dimana tentara pemerintah menyertakan juga
masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukanpemberontak dan berujuan
mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu
diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan
pemberontakan yang dilakukan oleh pemberontakan…
A.
DI/TII di Jawa Barat
B.
DI/TII Jawa Tengah
C. PRRI
D. Permesta
E. RMS
12.
Atas
pengaruhnya S.M Kartosuwiryo inilah kemudian pasukan Hizbullah ikut
memproklamirkan berdirinya Negara Islam di jawa tengah, oleh Kartasuwirya dan
sebagai Panglima TII di jawa tengah ini adalah
A.
Amir Fatah
B. Kyai Sumolangu
C. Letnan Kolonel Kahar
Marzakkar
D. Kapten Westerling
E. Daud Beureuh
13.
Selain
di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi
Selatan. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidak
puasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah
dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi
Selatan. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan
bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo. Pada masa perang kemerdekaan
pernah berjuang di jawa bahkan komandan komando grub Sulawesi selatan yang
bermarkas di Yogyakarta. Pemberontakan DI/TII dibawah pimpinan…
A.
Letnan Kolonel Kahar Muzakkar
B. Amir Fatah
C. Kyai Sumolangu
D. Kapten Westerling
E. Daud Beureuh
14.
Daerah
pemberontakan DI/TII berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhir yang berbeda
antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah-daerah DI/TII lainnya. Di
Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950
pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari propinsi Sumatera Utara.
Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)
menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat
Aceh yang telah berjuang membela republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki
otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak dipenuhi.
Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah…
A.
Daud Beureuh.
B. Letnan Kolonel Kahar
Muzakkar
C. Amir Fatah
D. Kyai Sumolangu
E. Kapten Westerling
15.
Gerakan 30 September merupakan persoalan internal
Angkatan Darat (AD). G30S
hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri.
Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin Gerakan, yaitu Letnan
Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahanan
memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti ini
sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada.Jenderal Nasution misalnya,
Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana. Teori tersebut
dikemukakan oleh…
A.
Ben Anderson, W.F.Wertheim, dan Coen Hotsapel
B. Nugroho Notosusanto dan
Ismail Saleh
C. Greg Poulgrain
D. Anthony Dake
E. John Hughes
16. Gerakan
30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris-AS. Menurut teori ini G30S
adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno
terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan
keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Dimasa itu, Soekarno
memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya
sebagai negara boneka Inggris. Teori dikemukakan oleh…
A.
Greg Poulgrain.
B. Peter Dale Scott atau
Geoffrey Robinson
C. Ben Anderson, W.F.Wertheim,
dan Coen Hotsapel
D. Nugroho Notosusanto dan
Ismail Saleh
E. Anthony Dake
17. Dalang
Gerakan 30 September adalah PKI.
Menurut teori ini tokoh-tokoh
PKI adalah penanggungjawab peristiwa kudeta, dengan cara memperalat unsur-unsur
tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan
PKI antara tahun 1959-1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa
perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CC PKI
sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori yang dikemukakan
oleh…
A.
Nugroho Notosusanto dan Ismail
B. Greg Poulgrain.
C. Peter Dale Scott atau
Geoffrey Robinson
D. Ben Anderson, W.F.Wertheim,
dan Coen Hotsapel
E. Anthony Dake
18.
Angkatan
Perang Ratu Adil (APRA). milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal
dari tentara Belanda: KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan
Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat, yang saat itu masih
berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah
Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan
sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Pemimpin
gerakan APRA adalah…
A.
Kapten Raymond Westerling
B. Letnal Kolonel Kahar
Muzakkar
C. Amir Fatah
D. Kyai Sumolangu
E. Daud Beuneuh
19.
Karena
itu, pada Januari 1950 Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini
segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap
Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan
melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian
kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri
Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang.
Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian
melarikan diri ke….
A.
Belanda
B. Inggris
C. Jerman
D. Swedia
E. Denmark
20.
Terjadinya
pemberontakan Andi Aziz disebabkan karena, ada kekhawatiran dari kalangan
tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan
APRIS/TNI. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi
dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium
(wilayah) Indonesia Timur, Pemerintahpun bertindak tegas dengan mengirimkan
pasukan dibawah pimpinan..
A.
Kolonel Alex Kawilarang.
B. Kolonel T.B Simatupang
C. Sultan Hamengkubuwono IX
D. Dr. Ch. R.S Soumokil
E. Letnal Kolonel Slamet
Riyadi
21.
Pemberontakan
Republik Maluku Selatan (RMS). Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS
dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan
menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan RMS pada April 1950 ini,
Didukung oleh mantan pasukan KNIL dan dipimpin oleh…
A.
Dr. Ch.R.S. Soumokil
B. Kolonel Alex Kawilarang
C. Kolonel T.B Simatupang
D. Sultan Hamengkubuwono IX
E. Letnal Kolonel Slamet
Riyadi
22.
Ada
ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah
terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana
pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan
daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957.
Seperti Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh…
A.
Letkol Ahmad Husein.
B. Kolonel Maludin Simbolan
C. Letkol Barlian
D. Kolonel Ventie Sumual
E. Letnal Kolonel Slamet
Riyadi
23.
Dewan-dewan
ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya
masingmasing. Beberapa tokoh sipil dari pusatpun mendukung mereka bahkan
bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap
dan Mohammad Natsir. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya
berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad
Husein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar Kabinet Djuanda
mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut
jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada
tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat.
Seluruh dewan perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini.
Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk..
A.
Mr. Syafruddin Prawiranegara.
B. Letkol Ahmad Husein
C. Kolonel Maludin Simbolan
D. Letkol Barlian
E. Kolonel Ventie Sumual
24.
salah
seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang
Indonesia merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia
Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisiepo menjadi
anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, dimana ia
sempat menyebut Papua (Nederlands Nieuw Guinea) dengan nama Irian yang konon
diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah panas. Tokoh pahlawan yang dimaksud
adalah
A. Frans Kaisiepo
B.
Silas Papare
C.
Marthem Indey
D.
Letkol Barlian
E. Kolonel Ventie Sumual
25.
Meski
demikian tak semua raja mau bergabung dengan negara kesatuan RI. Sultan Hamid
II dari Pontianak misalnya, bahkan pada tahun 1950-an lebih memilih berontak
hingga turut serta dalam rencana pembunuhan terhadap beberapa tokoh dan pejabat
di Jakarta, meski akhirnya mengalami kegagalan. Dalam bagian ini, kita akan
mengambil contoh dua orang raja yang memilih untuk melawan Belanda dan
bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia, raja dari Kasultanan
Yogyakarta yang dimaksud adalah
A.
Sultan Hamengkubuwono IX
B. Sultan Syarif Kasim II
C. Sultan Iskandar Muda
D. Sultan Hamid II
E. Sultan Agung Hanyokrokusuma
26.
Ketika
pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, RI
kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk
pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS
ke UUD Sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia
memasuki masa…
A.
Demokrasi Liberal
B. Demokrasi Terpimpin
C. Demokrasi Pancasila
D. Demokrasi RIS
E. Reformmasi
27.
Ketika
Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan
hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan
oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD Sementara 1950. Sistem
pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950. Artinya Kabinet disusun menurut
perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat
dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen..
A.
Sistem parlementer
B. Sistem Presidensial
C. Sistem Kabinet RIS
D. Sistem Kabinet Sementara
E. Sistem Kabinet Reformasi
28.
Keberlangsungan
ini semakin terancam ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini
terkait dengan pembebasan tanah milik Deli
Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk,
kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah ini
mendapat perlawanan dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah
kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan Negara untuk memindahkan penduduk dari
lokasi tersebut. Dengan peristiwa Tanjung Morawa inilah mengakibatkan Jatuhnya
kabinet..
A.
Wilopo
B. Natsir
C. Sukiman
D. Buharudin Harahap
E. Ali Sastro Amidjoyo
29.
Jatuhnya
Wilopo membuat Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain, setelah
Masyumi dan PNI mengalamai kegagalan. Presiden menetapkan Wongsonegoro dari
Partai Indonesia Raya (PIR) dan Kabinet terbentuk pada 30 Juli 1953 dan yang
diangkat Sebagai perdana menteti adalah…
A.
Ali Sastroamidjojo
B. Sukiman
C. Buharudin Harahap
D. Sutan Syahrir
E. Ir. Djuanda
30.
Faktor
utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet adalah masalah pimpinan TNIAD yang
berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan
kabinet ini ditolak oleh korps perwira, kelompok Zulkifli Lubis. sehingga
timbul krisis kabinet. Menghadapi persoalan dalam tubuh TNIAD, Parlemen
mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri pertahanan. Pernyataan tersebut
merupakan factor penyebab jatuhnya kabinet
A.
Ali Sastroamidjojo
B. Sukiman
C. Buharudin Harahap
D. Sutan Syahrir
E. Ir. Djuanda
31.
Setelah
Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat
Presiden, Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan
pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Pada
tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen
berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada
15 Desember 1955. Keberhasilan pemilu pada
kabinet…
A.
Burhanuddin Harahap
B. Sutan Syahrir
C. Ir. Djuanda
D. Ali Sastroamidjojo
E. Sukiman
32.
disertakan.
Hal ini karena Masyumi menolak masuknya PKI dalam kabinet. Pada waktu formatur
menyerahkan susunan kabinet kepada Presiden Soekarno untuk disetujui, Presiden
tidak langsung menyetujui. Ia kecewa dengan susunan kabinet yang akan dibentuk
yang tidak melibatkan PKI. Presiden menghendaki masuknya PKI dalam kabinet.
Namun kehendak Presiden tidak bisa diterima oleh formatur karena susunan
kabinet yang dibentuk merupakan hasil persetujuan dari partai-partai yang akan
berkoalisi. Menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian berusaha
mendesak para tokoh partai PNI, Masyumi, NU dan PSII agar mau menerima wakil
PKI atau pun simpatisannya untuk duduk dalam kabinet. Namun kehendak Presiden
Soekarno tersebut tidak bisa diterima oleh tokoh-tokoh dari ketiga partai
tersebut. Presiden Soekarno pun akhirnya menyetujui susunan cabinet yang telah
disusun oleh tim formatur, dengan memasukkan Ir. Djuanda dalam kabinet. Pada
tanggal 20 Maret 1956, kabinet koalisi nasionalis-Islam dengan Ali
Sastroamijdojo selaku Perdana Menteri. Kabinet ini dikenal sebagai kabinet
A. Ali Sastroamijdojo II
B. Burhanuddin Harahap
C. Sutan Syahrir
D. Ir. Djuanda
E. Sukiman
33.
program
kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga
kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi
1.
Membentuk Dewan
2.
Normalisasi keadaan Republik
3.
Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4.
Perjuangan Irian
5.
Mempergiat pembangunan
Kelima
program tersebut diatas merupakan program kerja Kabinet
A.
Burhanudin Harahap
B. Sutan Syahrir
C. Ir. Djuanda
D. Sukiman
E. Ali Sastroamijdojo II
34.
Pemikiran
ekonomi pada 1950an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur
perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi
dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian
kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian
Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok
etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin
diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi
parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet
pertama di era demokrasi parlementer yaitu kabinet…
A.
Moh. Natsir
B. Burhanudin Harahap
C. Sutan Syahrir
D. Ali Sastroamijdojo II
E. Sukiman
35.
Perhatian
terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dalam pendapatnya bahwa
pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru.
Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan.
Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari
kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia
harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha
pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya
membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan
bantuan pemberian kredit. Jika usaha ini berhasil maka secara bertahap
pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi
kolonial di bidang perdagangan akan berhasil. Gagasan demikian merupakan
pendapat dari
A. Soemitro Djojohadikusumo
B. Burhanudin Harahap
C. Ali Sastroamijdojo
D. Moh. Natsir
E. Ir. soekarno
36.
Berdasarkan
hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956,
perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan
Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif,
empat besar partainya adalah berikut ini, kecuali
A. Murba
B. PNI
C. Masyumi
D. Nahdatul Utama
E. PKI
37.
Kalau
kita perhatikan garis besar perjalanan cabinet diatas, Nampak bahwa mula-mula
Masyumi diberi kesempatan untuk memerintah, kemudian PNi memegang peranan
terutama setelah pemilihan Umum 1955. Namun PNI pun tidak bisa bertahan lama
karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yang akhirnya
dibentuk zaken cabinet dibawah pimpinan
A.
Ir. Djuanda
B. Soemitro Djojohadikusumo
C. Burhanudin Harahap
D. Ali Sastroamijdojo
E. Moh. Natsir
38.
Untuk
menormalisasi keadaan yang diakibatkan oleh pergolakan daerah, Kabinet Djuanda
pada 10-14 September 1957 melangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) yang
dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah, diantaranya adalah mantan
Presiden Mohammad Hatta. Musyawarah ini dilaksanakan di gedung Proklamasi Jalan
Pegangsaan Timur No. 56. Musyawarah ini membahas permasalahan-permasalahan
pemerintahan, persoalan daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian
serta masalah Dwitunggal Soekarno Hatta. Pelaksaaan monas yang berlangsung.
Melihat kondisi inilah kemudian pemerintah mendeklarasikan hokum terotorial
kelautan nusantara, Deklarasi tersebut dikenal dengan nama
A. Deklarasi Djuanda.
B. Deklarasi Sukiman
C. Deklarasi Natsir
F. Deklarasi Ali
Sastroamijdojo
D. Deklarasi Burhanudin
39.
Program
Pembangunan Rencana Lima Tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya.
Program Rencana Lima Tahun lebih bersifat teknis dan terinci serta mencakup
prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari Rencana Lima Tahun
adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang
melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya
diharapkanmampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Upaya
pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan
rencana lima tahun, 1956-1960, yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional
(BPN). Program ini pertama kali dijalankan pada masa
A.
Kabinet Ali Sastromidjojo II
B. Kabinet Burhanudin Harahap
C. Kabinet Sutan Syahrir
D. Kabinet Ir. Djuanda
E. Kabinet Sukiman
40.
Pemerintah,
selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan
jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah
mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Untuk itu
pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil
kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang
yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah
A. Gunting Syafrudin
B. Gunting Ali
C. Gunting Burharudin
D. Gunting Syahrir
E. Gunting Burharudin
Itulah contoh soal dari saya "Semoga Bermanfaat" 👍👍
Tidak ada komentar:
Posting Komentar